Brimob Kaltara ‘Go Digital’: Dukcapil Bulungan Sosialisasikan dan Aktivasikan IKD di Batalyon A Pelopor

BULUNGAN – Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bulungan dalam memperluas jangkauan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus berlanjut. Pada 8 September 2025, tim Dukcapil hadir langsung di Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menggelar sosialisasi dan aktivasi Aplikasi IKD.

Langkah ini diambil untuk mempermudah akses dokumen kependudukan bagi aparat negara yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus mendorong percepatan transisi dari identitas fisik ke identitas digital.

IKD: Solusi Praktis, Sah Secara Hukum

Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Dukcapil Kabupaten Bulungan, Muhlisyah J. Abbas, SE.,M.A.P., menjelaskan bahwa sinergi dengan Brimob Kaltara ini sangat strategis.

“Anggota Brimob memiliki tugas dan pergerakan yang padat. Dengan Aplikasi IKD, data kependudukan mereka termasuk KTP-el dan Kartu Keluarga lebih mudah diakses, praktis, dan yang terpenting, tetap sah secara hukum sebagai identitas diri,” ujar Kepala Bidang PIAK Disdukcapil Bulungan.

Sosialisasi ini memberikan panduan langkah demi langkah mengenai cara mengunduh, mendaftar, dan mengaktivasi IKD melalui ponsel pintar. Setelah aktivasi berhasil, dokumen kependudukan digital anggota Brimob akan otomatis tersimpan dalam aplikasi, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

Dukungan Penuh dari Satuan Brimob

Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Kaltara, menyambut baik program ini.

“Kami sangat mendukung upaya digitalisasi ini. IKD memberikan efisiensi yang tinggi, mempermudah anggota kami dalam urusan administrasi tanpa harus membawa dompet tebal berisi kartu. Ini adalah langkah maju menuju birokrasi yang lebih modern,” ungkapnya.

Dukcapil Bulungan mengajak seluruh masyarakat, termasuk instansi vertikal lainnya, untuk segera beralih ke identitas digital. Kehadiran IKD bukan hanya soal kepraktisan, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan akurasi data kependudukan secara nasional.