Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025

Tanjung Selor – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bulungan sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 pada hari kamis,5 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat, Kantor Inspektorat Kabupaten Bulungan

Mengangkat tema utama “Digitalisasi dan Publikasi Persyaratan Pelayanan dan Ketepatan Administrasi Kependudukan”, FKP ini menjadi wadah penting untuk mendengarkan masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Bulungan.

Digitalisasi Sebagai Jembatan Layanan Cepat

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bulungan, H. Jamaluddin Saleh, S.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya adopsi teknologi digital.

“Di tahun 2025 ini, fokus kita adalah memantapkan layanan Adminduk secara digital. Tujuannya jelas, yakni menghilangkan birokrasi yang berbelit, memangkas waktu tunggu, dan memberikan kemudahan bagi warga. Kita ingin warga Bulungan bisa mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta, atau pindah domisili cukup dari rumah,” ujar Jamaluddin.

Ia juga menambahkan bahwa salah satu isu krusial yang dibahas adalah publikasi persyaratan pelayanan yang lebih jelas dan mudah diakses. Hal ini untuk meminimalisir adanya informasi yang simpang siur di masyarakat.

Masyarakat Berperan Aktif dalam FKP

Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari perwakilan tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan instansi vertikal terkait. Sesi diskusi berjalan interaktif, di mana peserta menyampaikan beragam masukan konstruktif.

Salah satu perwakilan masyarakat dari Kantor KUA Tanjung Selor, , menyoroti perlunya sosialisasi intensif terkait penggunaan layanan digital yang baru.

“Tidak semua warga, terutama di wilayah pelosok, familiar dengan aplikasi digital. Kami berharap Dukcapil tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga pada edukasi dan pendampingan di lapangan, agar manfaat digitalisasi ini bisa merata,” usulnya.

Komitmen Dukcapil untuk Akurasi Data

Selain digitalisasi, topik mengenai Ketepatan Administrasi Kependudukan juga mendapat perhatian serius. Hal ini berkaitan dengan validitas data kependudukan yang sangat vital sebagai dasar perencanaan pembangunan, Pemilu, hingga penyaluran bantuan sosial.

Dukcapil Bulungan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti semua masukan yang terkumpul. “Setiap kritik dan saran yang masuk akan menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan kami. Kami akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) layanan yang baru, yang berbasis digital dan menjamin akurasi data 100%,” tutup Jamaluddin.

Hasil dari FKP 2025 ini diharapkan menjadi peta jalan bagi Dukcapil Bulungan untuk menciptakan layanan Adminduk yang tidak hanya cepat dan modern, tetapi juga benar-benar inklusif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan